KepalaDinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Subaidi, mengatakan, setelah pelantikan, pihaknya segera melakukan pembinaan kepada para kades yang baru. ‘’Pembinaan yang diberikan salah satunya program pembangunan desa, seperti perencanaan, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban pembangunan,’’ kata dia. (Editor: Fadhil Nugroho Adi. Tags
KepalaDesa juga telah bisa memberikan tanda tangan elektronik, sehingga proses pelayanan administrasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dengan adanya SAKIP Desa ini, seluruh target prioritas tersebut dapat terpantau dengan baik melalui Command Center, karena adanya integrasi data real-time melalui superaplikasi e-Office Desa.
Jakarta—Menteri Desa Eko Putro Sandjojo langsung menyerahkan apresiasi kepada kepala desa (Kades) hebat. Pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi hebat kepala desa itu dilakuka. pada kegiatan Simposium Desa Menjemput Asa dan Deklarasi Program Literasi Desa, Deklarasi Program Desa Bebas Narkoba, Peluncuran Majalah Wanua di Hotel
Malang Menurut Dwi, program tersebut murni untuk kemakmuran dan kebaikan kepala desa di Jatim. Yang selanjutnya untuk kemakmuran desa dan kesejahteraan warganya. Dwi menegaskan, sejak awal membidani AKD Jatim dia ingin membantu kepala desa memberdayakan diri. Menurutnya, pada awal AKD berdiri posisi Kades dipandang sebelah
Sekda Kepala Desa Bukan Penguasa Melainkan memberi Tauladan. ADM-001. 31 Januari 2017 | 7:19 PM. Lebih lanjut Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran Silahuddin, saat menghadiri pembekalan calon kepala desa terpilih mengatakan Kepala Desa merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah di daerah.
Selainitu bupati juga berharap kepala desa dapat menjadi teladan bagi warganya, sehingga program yang akan dilaksanakan akan selalu didukung oleh semua lapisan masyarakat. “Kepala desa yang baru dilantik agar segera mensosialisasikan protokol kesehatan kepada warganya terkait upaya penyebaran Covid-19,”pungkasnya.
Usulanprogam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa. Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok. Pasal 24. Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
WIjh8R6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magetan ini diuraikan dalam bentuk Matrik yang dapat dilihat pada Tabel 6 berikut Tabel 4 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS PARBUDPORA KABUPATEN MAGETAN TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH VISI “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMARTABAT” PERWUJUDAN VISI - Sejahtera secara hakiki Masyarakat berkecukupan kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, serta didukung oleh kemampuan daya beli yang layak. - Kesejahteraan yang adil Kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Magetan tanpa terkecuali, sesuai dengan ukuran dan tingkatan masing-masing. - Kesejahteraan yang mandiri Masyarakat dan daerah mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. - Kesejahteraan bermartabat Kesejahteraan yang diraih dari hasil kerja keras secara profesional, sebagai perwujudan masyarakat yang memiliki harga diri yang tinggi, dan memiliki moral terhormat. NO MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG 1. MISI Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pengaruh globalisasi dengan adanya internet kadangkala memberikan pengaruh buruk bagi generasi muda. Pembangunan sarana peribadatan antara lain mesjid sedang digalakkan di Magetan, sebagai contoh Mesjid Jami’ Baitussalam. 2. MISI Mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan SDM yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah. Disiplin pegawai yang harus lebih ditegakkan, serta masih kurangnya SDM yang profesional di Kabupaten Magetan Berbagai penghargaan ting-kat nasional 11 penghar-gaan, seperti 1. Pembina Terbaik Gotong Royong 2. Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Lahan Pekarangan HATINYA PKK 3. Piala Adipura 4. Piala WTN Wahana Tata Nugraha 5. Piala Adiwiyata 6. Swastisaba Padapa 7. Maggala Karya Bhakti Husada 8. Adikarya Pangan Nusantara 9. Piagam Peningkatan Produksi Beras di atas 5% 10. KUA Teladan 11. Tenaga Kesehatan Teladan. 3. MISI Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan SDM serta pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan. Penataan PK5 yang masih menjadi problematika tersendiri, khususnya di daerah wisata, Penyesuaian kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Kawasan yang telah ditetapkan. Pembangunan di wilayah-wilayah lereng yang tidak stabil melebihi dari 40%, agar lebih ditertibkan karena dapat mengakibatkan bencana longsor dan membahayakan bagi lingkungan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah bruto yang tidak dipengaruhi oleh faktor inflasi tetapi hanya dipengaruhi oleh kuantum atau jumlah produksi. PDRB atas dasar harga berlaku mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, berturut-turut adalah Rp. Milyar, Rp. Milyar, dan Rp. Milyar. Sektor yang paling besar sumbangannya terhadap totalitas nilai PDRB adalah Sektor Pertanian, menyusul Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010, 2011 dan 2012 berturut-turut adalah 5,79%, 6,16% dan 6,39%. Hal ini menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin baik, lebih di atas 6%. 4. MISI Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Masih banyak sarana dan prasarana infrastruktur yang belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana perkotaan, seperti yang tertera pada UU No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Kepmen PU No. 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Arteri Primer dan Kolektor Primer yang menghubungkan antar Ibukota. Pembangunan drainase yang belum menyeluruh di jaringan jalan utama, demikian juga untuk sarana prasarana air bersih, persampahan, listrik dan telepon Panjang jalan yang ada di Kabupaten Magetan menurut Buku Magetan Dalam Angka Tahun 2013 adalah 572,24 km yang terbagi atas jalan Negara sepanjang 12,01 km, jalan propinsi 34,430 km dan jalan kabupaten 525,810 km. Dengan dibangunnya Jembatan Gandong 2 dan 3 aksesibilitas penduduk Magetan semakin meningkat. Demikian juga dengan dibangunnya Jalan Tembus Sarangan Cemoro Sewu-Tawangmangu, maka arus transportasi dan wisatawan dari dan ke arah Jawa Tengah dapat melewati Kawasan Wisata Sarangan dan sekitarnya, hal ini merupakan potensi yang baik bagi peningkatan PAD dari kepariwisataan, seperti perhotelan, restoran dan lain-lain. 5. MISI Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum. Kedekatan geografis dengan wilayah Jawa Tengah, yang ditengarai menjadi tempat bersembunyi teroris menuntut aparat keamanan harus terus waspada. Selama ini di Kabupaten Magetan situasi kondusif, aman dan damai, semoga kepastian dan perlindungan hukum tetap ditegakkan di bumi Magetan tercinta ini. PROGRAM PRIORITAS “DITATA INDAH PLUS INSANI” FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG 1. PENDIDIKAN, meliputi Rehabilitasi Gedung Sekolah Peningkatan Infrstruktur Penunjang Pembangunan Perpustakaan Pembinaan Kualitas Guru dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Program Wajib Belajar 12 Tahun Pemberian Beasiswa. Jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Magetan tahun 2012, SD sebanyak 500 sekolah, SMP mencapai 54 sekolah, SMU 13 sekolah, SMK 30 sekolah mencakup swasta dan negeri. Sehingga tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan juga dilaksanakan secara tahap demi tahap sehingga kesemua program pendidikan tersebut dapat terpenuhi. Masih terdapat angka putus sekolah, SD/MI sebesar 0,02%, SMP/MTs sebesar 0,07% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,10%. Pada tahun 2008, terdapat 9,84% penduduk usia 10 tahun ke atas tidak dapat baca tulis, dan angka ini berkurang pada tahun 2011 menjadi 6,76%. Pada tahun 2011, anak usia 7-12 tahun 99,84% sudah bersekolah di SD/MI, anak usia 13-15 tahun rata-rata sudah bersekolah di SMP/MTs dan anak usia 16-17 tahun rata-rata sudah bersekolah di SMA/SMK/MA. 2. PERTANIAN, meliputi Ketersediaan Bibit Unggul Keseimbangan Penggunaan Pupuk Organik dan Kimia Ketersediaan Air di Musim Kemarau Pembangunan/Reha bilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani Jitut & Jaringan Irigasi Desa Jides Mekanisasi Pertanian Stabilisasi Harga Produksi Saat Panen Permodalan Petani Kepemilikan Luas Lahan oleh Petani. Bidang pertanian yang sangat berkaitan dengan Pariwisata yaitu Agrowisata. Kabupaten Magetan sudah memprioritaskan agrowisata untuk tanaman jeruk pamelo, durian dan strawberi. Kendalanya upaya pemerintah masih belum sepenuh hati untuk mengelola Agrowisata. Konsep perencanaan agrowisata yang memiliki link dengan jalur-jalur wisata yang lain perlu diciptakan, karena belum ada. Petani strawberi di Kabupaten Magetan, khu-susnya di Kawasan Sara-ngan dan sekitarnya sudah memetik hasil jerih payah yang cukup besar. Untuk akhir pekan, petani bisa mendapatkan minimal sampai Rp. hari-hari biasa, minimal Rp. Apabila Magetan dibuat suatu kawasan seperti Taman Buah Mekarsari, penataan agropolitan, dengan konsep Padahal potensi buah-buahan seperti mangga juga sayur mayur juga dapat dijadikan komoditi bagi kegiatan agrowisata di Kabupaten Magetan. terpadu, tentunya Magetan akan mendapat-kan PAD yang lebih banyak lagi dari agrowisata ini. 3. PARIWISATA, meliputi Pengembangan Kawasan Wisata Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisataan Program Promosi Wisata. Pariwisata sampai dengan Tahun 2013 ini diharapkan menghasilkan PAD sampai Rp. 4,95 Milyar, sesungguh-nya merupakan kontribusi yang cukup signifikan bagi pembangunan Magetan. Namun kenyataannya pem-bangunan kepariwisataan masih dilihat dengan sebelah mata. Untuk itu diharapkan untuk 5 tahun ke depan Pariwisata dapat menjadi primadona pembangunan, dan anggaran untuk kepari-wisataan agar lebih diprioritaskan dan jumlahnya ditambah. Karena sector pariwisata mempunyai multi-plier effect yang sangat besar bagi rakyat dan pembangunan di Kabupaten Magetan. Pengembangan Kawasan Wisata, Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan dan program promosi pariwisata di dalam dan luar daerah merupakan program prioritas peme-rintah, diharapkan dapat diwujudkan minimal dalam 5 tahun ke depan. 4. INDUSTRI, meliputi Pengembangan Industri Kecil/Menengah yang Potensial Agroindustri Pengembangan Usaha/Industri Kerajinan Potensial Penguatan Pangsa Pasar Perlindungan Pada Usaha Ekonomi Lemah Penguasaan dan Pemanfaatan IPTEK Peningkatan Keterampilan SDM sebagai sarana diversifikasi usaha ekonomi. Pengembangan industri kecil/ kerajinan sangat berkaitan erat dengan industri kepari-wisataan, dapat meningkat-kan PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kendalanya adalah keterse-diaan dana yang belum memadai. Perlu dicari dana bantuan alternatif yang dapat dikucurkan bagi industri kecil, termasuk agro-industri. Agroindustri, dan industri kecil antara lain kulit dan anyaman bambu, makanan khas Magetan, dll, merupakan industri penun-jang bagi kegiatan kepari-wisataan di Kabupaten Magetan sejauh ini sudah dapat diandalkan. Diharap-kan pada tahun-tahun yang akan datang, akan lebih meningkat lagi. 5. PERDAGANGAN, meliputi Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar-pasar Pembangunan Sentra-sentra Ekonomi/ Perdagangan baru Penerapan Sistem Manajemen Tata Niaga Perdagangan Terintegrasi. Kendala pada sektor perda-gangan di Kabupaten Mage-tan, adalah perencanaan dan konstruksi pasar yang belum sesuai dengan keinginan para pedagang karena belum melibatkan para pedagang di dalam proses perencanaannya, akibatnya banyak pasar yang sudah dibangun, tetapi kios-kiosnya tidak Sektor perdagangan ber-sama hotel dan restoran menjadi sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan. Sektor ini menyumbang 27,6% terhadap total PDRB Kabupaten Magetan atas dasar harga berlaku tahun 2012 dan 28% terhadap total PDRB atas dasar harga ditempati oleh para pedagang. Hal itu perlu dicari titik temu supaya pemba-ngunan pasar dapat diguna-kan oleh pedagang. Karena pembangunan fasilitas perda-gangan yang menarik dan estetis akan menarik pengunjung, juga wisatawan yang datang. konstan. Peluang yang baik untuk kegiatan perdagangan dan pariwi-sata di Kabupaten Magetan. 6. KESEHATAN, meliputi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit & Puskesmas Peningkatan Puskesdes dan Bidan Desa Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Medis Sistem Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Secara Adil, Merata dan Terjangkau. Untuk jaminan pelayanan bagi wisatawan di kawasan wisata, diperlukan klinik kesehatan yang dapat melayani Kawasan Wisata. Hal ini juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan kegiatan untuk masa yang akan datang. Adanya program peningkat-an sarana dan prasarana kesehatan merupakan indikasi bahwa kepala dae-rah mempunyai komitmen yang khusus dibidang pelayanan kesehatan, diharapkan daerah wisata, juga disediakan klinik kesehatan agar tercapai system pelayanan kesehatan yang berkualitas secara adil, merata dan terjangkau termasuk men-jangkau kawasan wisata khususnya pada waktu-waktu puncak peak hour. 7. INFRASTRUKTUR, meliputi Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Peningkatan Fasilitas Umum Lainnya Tempat Ibadah, Sarana Olahraga, Terminal, Taman Kota, dll. Peningkatan Prasarana Pemerintahan Daerah Perlunya dana yang cukup besar bagi peningkatan kualitas jalan dan jembatan, tempat parkir terutama di daerah wisata. Demikian pula peningkatan fasilitas umum seperti Tempat Ibadah, Sarana Olahraga, terminal wisata serta taman-taman kota, juga taman-taman di daerah wisata. Adanya program untuk peningkatan infrastruktur khususnya yang medukung kegiatan pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga, merupakan itikad baik kepala daerah untuk membenahi Kabupaten Magetan kearah yang lebih baik di masa yang akan dating. 8. PENGENTASAN KEMISKINAN, meliputi Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni RTLH Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perlu Pemutakhiran Data RTLH dan Penduduk Miskin sehingga pemberdayaan masyarakat miskin dan pembangunan RTLH tepat sasaran. Jumlah bantuan untuk RTLH semakin bertambah, berdasarkan data tahun 2012, RTLH yang telah direhabilitasi sebesar rumah. Tentunya tahun 2013 semakin bertambah jumlah RTLH yang direhabiltasi.
MUDA BAHAGIA - Tenaga Pendamping Lokal Desa PLD Tahun Anggaran 2022 Kemendes PDTT berupaya memberikan kepada masyarakat yang mau ikut bergabung menjadi Tenaga Pendamping Profesional TPP. Upaya yang dilakukan oleh Kemendes dalam rekrutmen Tenaga Pendamping Lokal Desa PLD tahun 2022 ini dalam rangka meningkatkan sumberdaya masyarakat desa dalam membangun desa yang mandiri. Masyarakat yang hendak mendaftar bisa langsung mengakses website resmi yang disediakan oleh Kemendesa PDTT. 1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; 2. Memiliki pengalaman dalam bidang pembangunan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 dua tahun; 3. Diutamakan memiliki pengalaman sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa KPMD; 4. Mampu mengoperasikan komputer, minimal program office word, Excel, dan Power Point dan penggunaan internet; 5. Sanggup bekerja penuh waktu dan siap bertempat tinggal dilokasi tugas; 6. Diutamakan penduduk desa di kecamatan setempat; 7. Usia minimal 25 dua puluh lima tahun dan maksimal 45 empat puluh lima tahun pada saat mendaftar. 1. Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa - kegiatan fasilitasi dan pendampingan terhadap kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa dibuktikan dengan laporan. - ketersedian dan ketepatan waktu dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Pembangunan Desa, dibuktikan dengan laporan. - RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, laporan realisasi dan LPP Desa terpublikasikan dan/ atau dapat diakses masyarakat. 2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa - kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs Desa dibuktikan dengan laporan - Data SDGs Desa dan Indeks Desa terupdate setiap tahun 3. Melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama - kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan BUM Desa/ BUM Desa Bersama dibuktikan dengan laporan - BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pendaftaran - BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya melakukan pemutakhiran Data - BUM Desa/ BUM Desa Bersama di wilayahnya terakreditasi sesuai jadwal 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa. 5. Melakukan aktivasi kelembagaan masyarakat dalam mendukung Pembangunan Desa. Tumbuh dan berkembanngnya kelembagaan masyarakat kelembagaan formal maupun nonformal dan terlibat aktif dalam mendukung Pembangunan Desa 6. Secara mandiri meningkatkan kapasitas dan aktif melibatkan diri dalam komunitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, Pemerintah Daerah, dan Pihak Ketiga 7. Laporan elektronik pelaksanaan tugas PD dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa. 8. Laporan pelaksanaan tugas lain dalam aplikasi Daily Report Pendamping Desa. 1. BOGOR - Rp 2. SUKABUMI - Rp 3. CIANJUR - Rp 4. BANDUNG - Rp 5. GARUT - Rp 6. TASIKMALAYA - Rp 7. CIAMIS - Rp 8. KUNINGAN - Rp 9. CIREBON - Rp 10. MAJALENGKA - Rp 11. SUMEDANG - Rp 12. INDRAMAYU - Rp 13. SUBANG - Rp 14. PURWAKARTA - Rp 15. KARAWANG - Rp 16. BEKASI - Rp 17. BANDUNG BARAT - Rp 18. KOTA BANJAR - Rp 19. PANGANDARAN - Rp
Rejang Lebong – Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan memulai empat titik kegiatan pembangunan, Jumat 4/5/21.“Untuk anggaran dana desa tahun 2021 Desa Teladan, kami membuat program pembangunan beberapa titik drainase, lampu penerang jalan 150 unit, sarana air bersih dan melanjutkan pembangunan balai kemasyarakatan,” papar Kepala Desa kepala desa, semuanya dari hasil musyawarah desa yang diadakan beberapa bulan lalu, jadi menurut masyarakat ini lebih perlu dari yang lain makanya kami realisasikan terlebih dahulu.“Kegiatan titik nol ini suatu bukti dimulainya pembangunan. Acara yang dilaksanakan di Balai Kemasyarakatan Desa Teladan tetap mematuhi protokol kesehatan,” Reza Pahlevie Camat Curup Selatanmenambahkan, semua pihak mendukung penuh pembangunan desa yang merupakan program pemerintah pusat. Dananya bersumber dari dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Tetaplah memberikan yang terbaik untuk kemajuan bersama dengan mengutamakan mutu pembangunan supaya kita dapat merasakan langsung manfaatnya. Tentunya usaha dari berbagai pihak seperti perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD, TPK, PLD, P3MD, PDTI, TA kabupaten, konsultan pengawas dan masyarakat,” jelas Bapak Reza. yes
Desa Aktivitasnya yang sering bersih-bersih kantor sempat menjadi gosip dan bursa taruhan warga. Sejak terpilih menjadi Kepala Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, pada September 2012, Wahyudi Anggoro Hadi 41 tahun terbiasa dengan pekerjaan yang bukan tugasnya membuka pintu dan jendela kantor, menyapu, dan membersihkan kamar mandi. Dia melakukan pekerjaan itu sendiri. Pukul delapan pagi dia sudah berada di kantor, dan baru pulang lebih dari pukul empat sore. Para perangkat desa waktu itu biasa datang terlambat, dan kadang pulang lebih dulu pada saat jam kerja. Tapi Wahyudi tak sewot, dia juga tak membenci, atau melontarkan sindiran kepada mereka. Dia tetap bekerja dengan gembira. Dia tahu disiplin adalah barang langka di kantor desa yang baru dipimpinnya itu. Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi di kawasan Kampoeng Mataraman, lini usaha BUMDes Panggung Lestari. / Arsip Pemdes Panggungharjo Dia ingin mengubah kebiasaan itu. Dia ingin perangkat desa bisa mulai bekerja dengan semangat. Bagi Wahyudi sesungguhnya dia tak punya beban, dia terpilih karena kampanyenya untuk memajukan desa. Bukan dengan politik uang. "Kondisinya saat itu parah. Saya tidak bisa asal beri perintah kepada perangkat, jika saya sendiri tidak memberikan contoh," kata Wahyudi kepada pada akhir Mei sang kepala desa rajin bersih-bersih sendiri, gosip pun muncul di kalangan warga. Ada yang menganggapnya melakukan pencitraan sebagai pejabat baru. Bahkan kegiatan Wahyudi malah dijadikan bursa taruhan para perangkat desa dan warga. “Sampai berapa lama kira-kira saya sanggup melakukan itu," ujar Wahyudi. Tangkapan layar Dashboard Lokadata atas nilai IDM Indeks Desa Membangun Desa Panggungharjo. Pada 2019 statusnya sebagai desa maju dan pada tahun 2020 dengan status desa mandiri. Lokadata / Lokadata Saat itu dia tak menyalahkan siapapun. Selama kantor desa dan lurah hanya dianggap sebagai tempat mengurus administrasi kependudukan dan yang lainnya, sikap apatis seperti itu pasti akan muncul. Padahal menurut Wahyudi, sebagai sebuah struktur paling bawah yang mewakili negara, desa bisa melakukan hal lebih dari sekadar administrasi. Desa punya wewenang lewat kebijakannya untuk memajukan semua aspek, semisal mendongkrak perekonomian warga. Selain itu desa juga memiliki tugas mengelola aset untuk kemajuan desa dan taruhan itu kian santer, berapa lama dia akan bertahan bersih-bersih kantor? Tapi Wahyudi tak patah semangat. Dia menjalani tugas-tugasnya dengan konsisten, hingga baru pada tahun ketiga, dia mendapat respek dari perangkat desa meski hanya dari dua orang. Salah satu sudut area Kampoeng Mataraman di Desa Panggungharjo. Lini usaha BUMDes Panggung Lestari. Lokasi ini sering dijadikan tempat swafoto pengunjung. Sebelum Covid-19 jumlah pengunjungnya mencapai 100-300 orang per hari dengan omset mencapai Rp10 juta per hari. Islah / Lokadata Setidaknya target disiplin dan kebersihan bisa tercapai. Tanpa kinerja baik seperti itu, warga desa tidak akan percaya kepada perangkat desa. Warga juga tak betah ke kantor desa karena kotor. Wahyudi lalu membuat aturan baku bagi perangkat desa sesuai tugasnya masing-masing. Dia membuat aturan yang adil, melakukan analisis jabatan dan kualifikasi untuk memperbaiki kinerja administrasi. Panggungharjo bukanlah desa sembarangan. Pada 2012, jumlah penduduknya sekitar 25 ribu jiwa. Pendapatan kumulatif warga mencapai Rp86 miliar setiap tahun. Profil penduduknya rata-rata lulusan SMA, ribuan sarjana strata satu, empat profesor, dan puluhan warga bergelar doktor S3."Dengan profil warga seperti itu, jika perangkat desa tidak disiplin dan punya kepercayaan diri dalam melayani warga, pasti tidak akan mendapatkan kepercayaan warga,” kata lalu membuat analisa jabatan dari 38 orang total perangkat desa. Kini setiap perangkat memiliki tugas yang jelas. Kualifikasi tugas disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan. Bagi yang ingin karirnya naik tapi pendidikan belum cukup, maka diberikan kesempatan bersekolah. Pada 2015, ada tujuh perangkat desa ditugaskan belajar di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" perangkat desa lebih bersemangat, Wahyudi juga memberikan insentif dan tunjangan yang disahkan melalui Perdes Peraturan Desa. Ruangan kerja ditata dengan konsep terbuka. Dengan demikian warga tahu apa yang dilakukan perangkat desa, dan bisa berbicara langsung untuk layanan yang dibutuhkan tanpa dipungut biaya. Demografi penduduk Desa Panggungharjo 2019 dalam tanggkapan layar Dashboard Lokadata. Lokadata / Lokadata Akuntabilitas juga penting, karena itu desanya bekerjasama dengan BPKP dalam mengkaji ulang RPJMDesa sebagai bentuk mekanisme pengendalian internal. Transparansi kinerja desa diedarkan lewat lembaga khusus informasi desa dan dikelola warga. Hal itu dilakukan agar warga lebih aktif berpartisipasi dan bias kepentingan elite desa bisa diperkecil. “Desa yang maju bukan hanya dari perangkatnya, juga adanya partisipasi warga di dalamnya,” kata 2013 hingga saat ini ada sebelas lembaga/organisasi desa yang dikelola oleh warga dan masih berjalan untuk semua bidang. Misalnya soal kesehatan warga, ibu hamil, pendidikan untuk program satu rumah satu sarjana, kebersihan dan lingkungan, dan budaya. Tentu saja termasuk BUMDes Badan Usaha Milik Desa dalam berbagai unit usaha, baik dikerjakan sendiri maupun kerjasama dengan pihak swasta atau pihak laporan tahunan BUMDes Panggungharjo yang didapatkan Lokadata, sejak 2016 hingga 2019, semua unit usaha mengalami peningkatan pendapatan yakni dari Rp1,3 miliar dan Rp6,2 miliar pada 2019. Semua unit usaha dan bagaimana kontribusinya terhadap PADesa yang diulas dalam tulisan saat ini Desa Panggungharjo bertabur prestasi, baik level daerah, nasional, dan juga dari sebuah lembaga di Asean. Salah satunya adalah sebagai desa percontohan dari Kementrian Desa pada 2018, penghargaan The 4th ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Award di Nay Pyi Taw, Myanmar 2019, dan penghargaan desa Panggungharjo salah satu situs resminya dan aktif dikelola oleh warga hingga karang taruna. Alamatnya bisa diakses di Di dalamnya memuat informasi semua hal aktivitas desa Panggungharjo. Jumlah industri dan kondisi sosial Desa Panggungharjo dalam tangkapan layar Dashboard Lokadata. Lokadata / Lokadata Dengan segala capaian itu, Wahyudi masih rendah hati, dengan mengatakan masih belum melakukan banyak inovasi desa. Padahal dalam kondisi pandemi, dia punya ide cemerlang, berupa program digital Itu adalah nama situs pasar online desa yang mempertemukan pedagang kelontong, penjual makanan rumahan, dengan pembeli dari desa yang sama. Hal itu dilakukan dalam rangka menghindari pertemuan fisik. Program itu kini bahkan menarik lima desa lainnya di sekitarnya untuk lain adalah meluncurkan RPJMDes “new normal” yang menyesuaikan dengan kebijakan penanganan Covid-19. Bekerja sama dengan Kemendes, KPK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH atau GIZ, menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 15 Agustus ditanya siapa penerusnya, Wahyudi hanya tersenyum. “Para pemimpin baru akan muncul dari puluhan organisasi desa yang dikelola warga itu sendiri,” kata Wahyudi. Dia memperkirakan dengan aktifnya warga dalam aneka program akan tumbuh banyak bibit pemimpin baru. “Saya merasa gagal jika desa ini tidak maju dan tidak ada penerus saya.”Terpilih kembali untuk periode 2018-2024, Wahyudi merasa masih punya banyak pekerjaan rumah. Dia merasa masih ada yang kurang. Dia masih sering keliling kampung dan mengecek kondisi lini usaha BUMDes desa Panggungharjo. Dia juga masih tak segan untuk turun tangan langsung dalam bekerja. “Sebelum Covid-19, Pak Wahyudi masih bersihkan sendiri kamar mandi di usaha wisata desa Kampoeng Mataraman,” kata salah satu pengurus BUMDes Panggungharjo.
Jakarta - Bersih dari aksi pungutan liar dan selalu mengedepankan musyawarah bersama jika ada masalah. Itulah prestasi yang dibuat Muhammad Effendi 57, sebagai Kepala Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan tahun memimpin desanya, Effendi dianggap berhasil membangun semangat gotong royong dan menghilangkan pelayanan ala birokrasi yang bertele-tele. Mulai pembuatan KTP, mengurus akte kelahiran, hingga surat pernikahan, warganya tidak pernah dipersulit."Kalau semangat gotong royong sudah bisa dan enggak ada lagi pamrih itu, ya pungli pelan-pelan bisa hilang. Sekarang, Alhamdulillah nggak ada itu pungli di desa yang saya pimpin. Kalau betulin jalan rusak, bangun masjid semuanya ya gotong royong dan transparan," ujar Effendi di Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Jumat 15/8/2014. Effendi berada di parlemen dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Teladan. Dia mengatakan awal perjuangan memimpin desanya yang memiliki jumlah seribu jiwa cukup berat. Menurutnya, menyatukan pola pikir agar bisa selaras adalah perjuangan yang butuh proses waktu. Secara bertahap, akhirnya Effendi aktif dari rumah ke rumah warga untuk berkomunikasi. Cara ini dilakukan hampir satu periode pertama kepemimpinannya."Hampir lima tahun saya begitu terus. Kasih contoh. Ini, begini, itu harusnya begitu. Tidak mudah, berat, tapi harus dilakukan sebagai kades. Waktu terasa lama. Tapi, saya berjuang terus," kata ayah satu anak aktif berkomunikasi dengan warganya, Effendi juga langsung mengarahkan jajaran perangkat kerja bawahannya untuk bisa melayani sepenuh hati. Awalnya, cara ini juga sulit karena dirinya mesti memberikan contoh langsung kepada bawahannya. Sikap santun, ramah, dan tidak pamrih dilakukannya sebagai contoh langsung."Harus berkorban dengan waktu. Semuanya ada imbalan kepuasannya. Ya, sekarang kepuasan itu dilihat kalau jalan ke desa saya. Mereka bisa gotong royong kalau ada masalah. Terus nggak harus ke polisi, tapi pakai cara musyawarah kalau ada masalah. Yang bagusnya lagi, cara pungli sudah tidak ada, semuanya berjalan ikhlas untuk bantu," berhasil merealisasikan pelayanan administrasi desa yang bersih, akhirnya Desa Ilung direkomendasikan pada tahun lalu untuk lomba di tingkat kabupaten yang akhirnya juara. Kemudian, selanjutnya maju ke tingkat provinsi dan Desa Ilung masuk dalam tiga besar."Masuk terus ya akhirnya direkomendasikan ke sini penghargaan teladan HUT RI. Rekomendasi ini kan dari Kementerian Dalam Negeri. Ini juga berkat kerjasama warga semua," berharap agar tahun depan, Desa Ilung masuk lagi rekomendasi untuk ikut lomba tingkat kabupaten dan provinsi. Meskipun, jika nanti dia sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa."Mudah-mudahan ya. Harapan saya bisa berlanjut dan konsisten. Kalau bukan warga sendiri yang peduli desa, siapa lagi?" kata dia yang akhirnya diganjar menjadi Kepala Desa Teladan dan diundang ke Jakarta menghadiri sidang kenegaraan menjelang 17 Agustus. nwk/nrl
program kepala desa teladan